Implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (“KBLI 2025’) pada Sistem Perizinan Berusaha
Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik. Peraturan dengan Nomor 4.S/Tahun 2026, Nomor M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, dan Nomor 1/Tahun 2026 ini mengatur tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (“KBLI 2025”) dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. SEB ini ditetapkan […]
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”), perizinan berusaha ditentukan berdasarkan risiko usaha. Pada tingkat risiko usaha rendah, perizinan berusaha yang diperlukan hanya berupa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) sedangkan untuk risiko usaha tinggi, perizinan berusaha yang diperlukan berupa izin. PP 28/2025 ini menggantikan […]
Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 4/2021“) mengatur tentang panduan teknis utama untuk implementasi sistem perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko dan pemberian fasilitas penanaman modal di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, […]