Settlement of Industrial Relations Disputes in Indonesia
Industrial relations disputes are a crucial issue in the employment sector. To provide legal certainty for both employees and employers, Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes (the “IR Dispute Law”) regulates the types of disputes that may arise and the procedures for resolving them, either outside the court or […]
Provisions Regarding Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) in Indonesia
General Provisions A Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is an employment agreement between a worker/laborer and an employer for a certain period of time or for the completion of a specific job. Based on Article 4 paragraph (1) of Government Regulation No. 35 of 2021, a PKWT may be made based on: PKWT may also be […]
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia
Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PHI”) adalah sebagai berikut: Tata Cara Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit tersebut harus diselesaikan paling lama 30 […]
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT“) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021“) Ketentuan Umum Tentang PKWT Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja […]
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”), perizinan berusaha ditentukan berdasarkan risiko usaha. Pada tingkat risiko usaha rendah, perizinan berusaha yang diperlukan hanya berupa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) sedangkan untuk risiko usaha tinggi, perizinan berusaha yang diperlukan berupa izin. PP 28/2025 ini menggantikan […]
Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 4/2021“) mengatur tentang panduan teknis utama untuk implementasi sistem perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko dan pemberian fasilitas penanaman modal di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, […]
Internship Opportunity – Remote Legal Internship
We are pleased to announce that Saka Wibisono & Partners is opening an internship program for fresh graduates who are eager to gain hands-on experience in the legal field. This program is designed to provide direct exposure to both theoretical knowledge and practical application under the guidance of experienced legal professionals. What We Offer Requirements […]
The Implementation of Risk-Based Business Licensing in Indonesia
The current business licensing framework in Indonesia applies a risk-based classification mechanism. Under this system, each business activity is categorized according to its risk level, which directly affects the scope and complexity of the licensing process. Risk-Based Licensing Framework The level of business risk determines the type of license required by Business Actors: Low Risk […]
Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing in Indonesia
Indonesia has adopted a single window licensing system known as the Online Single Submission (OSS). This system is expected to accelerate investment and simplify procedures compared to the previous manual regime. However, it is important to first identify your business activities before applying for a business license. Since the license requirements depend on the risk […]
Human Resources: Definisi, Peran, dan Kewenangan dalam Lingkup Perusahaan
Dalam setiap entitas bisnis, baik berbentuk perseroan terbatas, firma, maupun bentuk usaha lain yang memiliki struktur manajemen, keberadaan divisi Sumber Daya Manusia atau yang secara internasional dikenal sebagai Human Resources (HR), merupakan suatu keniscayaan. Divisi ini tidak hanya berperan sebagai pelengkap administratif, tetapi menjadi salah satu pilar fundamental yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Tanpa […]