Hati-Hati! Menunggak Pajak Kini Dapat Berbuntut Pada Pembatasan Atau Pemblokiran Akses Tertentu!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperketat ruang gerak bagi para penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam melunasi utang pajaknya. Melalui peraturan terbaru, PER-27/PJ/2025, pemerintah kini memiliki wewenang untuk meminta pembatasan hingga pemblokiran berbagai layanan publik bagi mereka yang menunggak pajak. Apa saja layanan yang bisa terhambat dan bagaimana prosedurnya? Simak rangkuman lengkapnya di bawah ini. […]
Indonesia Designates 32 Industrial Estates for Direct Construction Facility (KLIK)
The Ministry of Investment/BKPM of the Republic of Indonesia has issued Decree No. 286 of 2025, expanding the Direct Construction Facility (KLIK) to 32 selected industrial estates. Key Insight for Investors Under this decree, business entities can start physical construction immediately after obtaining their initial Business License, even if it is not yet “verified” in […]
Pemerintah Menetapkan 32 Kawasan Industri Dengan Fasilitas “Langsung Konstruksi”
Guna mempercepat eksekusi investasi di sektor manufaktur dan hilirisasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menetapkan Keputusan Nomor 286 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi investor untuk langsung memulai pembangunan pabrik di kawasan industri tertentu melalui skema Kemudahan Langsung Konstruksi (KLIK). Keunggulan Fasilitas KLIK Dengan fasilitas ini, pelaku usaha yang sudah mengantongi Perizinan Berusaha […]
Setiap Perusahaan Diwajibkan Untuk Melakukan Pendokumentasian Dokumen Lingkungan Ke Dalam Sistem Amdalnet
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor: B.192/E.2/PLA.62/01/2026 tertanggal 8 Januari 2026 (“Peraturan PDLUK 2026”) tentang sinkronisasi matriks RKL-RPL antara Sistem Amdalnet dan SIMPEL. Pelaku Usaha yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan dan Dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL eksisting yang sebelumnya diproses secara manual (di luar Sistem […]
The Government of the Republic of Indonesia Officially Issued the KBLI 2025
The Government of Indonesia has officially issued the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025. KBLI serves as the official standard for classifying business activities in Indonesia and has now been aligned with the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 5. The issuance of KBLI 2025 may have implications for a company’s […]
Pemerintah Resmi Menerbitkan KBLI 2025
Saatnya Bersiap Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar? Pemerintah telah resmi menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. KBLI merupakan standar resmi klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang kini telah diselaraskan dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 5. Penerbitan KBLI 2025 ini berpotensi berdampak pada data kegiatan usaha Perseroan, termasuk penyesuaian […]
Failure to Hold an AGMS May Result in Legal Entity Administration System Access Blocking
The obligation to hold an Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) is reaffirmed under Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 49 of 2025. The implementation of the Annual GMS and the submission of the Company’s Annual Report are no longer regarded as mere formalities. Failure to comply with […]
Lalai Melaksanakan RUPS Tahunan Berpotensi Diblokir Dalam SABH!
Kewajiban pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) kini dipertegas melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian Laporan Tahunan Perseroan tidak lagi dipandang sebagai formalitas semata. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif, termasuk pemblokiran akses dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). […]
Settlement of Industrial Relations Disputes in Indonesia
Industrial relations disputes are a crucial issue in the employment sector. To provide legal certainty for both employees and employers, Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes (the “IR Dispute Law”) regulates the types of disputes that may arise and the procedures for resolving them, either outside the court or […]
Provisions Regarding Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) in Indonesia
General Provisions A Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is an employment agreement between a worker/laborer and an employer for a certain period of time or for the completion of a specific job. Based on Article 4 paragraph (1) of Government Regulation No. 35 of 2021, a PKWT may be made based on: PKWT may also be […]