Saka Wibisono & Partners adalah firma hukum boutique yang berbasis di Indonesia, dengan spesialisasi pada layanan hukum korporasi, ketenagakerjaan, dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment / FDI).
Kami memiliki rekam jejak yang kuat dalam mendampingi perusahaan Jepang dan investor asing lainnya untuk mendirikan, mengembangkan, serta mengoperasikan bisnis mereka di Indonesia secara patuh terhadap seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kami berkomitmen untuk memberikan nasihat hukum yang praktis dan mudah dipahami, dengan fokus pada penyelesaian masalah secara efektif serta memastikan kenyamanan dan ketenangan bagi klien kami.
Kami memiliki pengalaman luas dalam layanan hukum korporasi di berbagai sektor industri, baik domestik maupun internasional.
Kami memiliki pemahaman mendalam tentang budaya korporasi perusahaan penanaman modal asing, khususnya dari Jepang (etika bisnis Jepang).
Japan Desk khusus kami memungkinkan komunikasi yang lancar dalam bahasa Jepang, memfasilitasi diskusi yang mulus, serta penyampaian informasi hukum dengan jelas dan beretika profesional.
Kami berkomitmen memberikan layanan hukum dengan struktur biaya yang jelas dan dapat diprediksi, memastikan transparansi penuh tanpa biaya tersembunyi.
Kemitraan strategis kami melibatkan kolaborasi erat antara kantor kami di Indonesia dan mitra kami di Jepang serta Malaysia.
Jepang, sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, menempatkan kepatuhan hukum sebagai prioritas utama, sehingga kerja sama ini menjadi sangat berharga.
Sementara itu, Malaysia sebagai negara tetangga memiliki potensi besar untuk ekspansi bisnis ke pasar Indonesia.
Firma kami berperan sebagai jembatan antara Indonesia dan Malaysia, memfasilitasi kolaborasi serta mendukung pengembangan bisnis bagi perusahaan Malaysia di Indonesia.
Mitra bisnis kami di Jepang berperan sebagai Japan Desk, yang menghubungkan perusahaan Jepang yang ingin mengembangkan bisnisnya ke Indonesia.
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor: B.192/E.2/PLA.62/01/2026 tertanggal 8 J
The Government of Indonesia has officially issued the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025. KBLI serves as the official standard for classifying business activ
Saatnya Bersiap Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar? Pemerintah telah resmi menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. KBLI merupakan standar resmi klasifi
The obligation to hold an Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) is reaffirmed under Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 49 of 2025.
Kewajiban pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) kini dipertegas melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025. Pelaksanaan RUPS Tahu
Industrial relations disputes are a crucial issue in the employment sector. To provide legal certainty for both employees and employers, Law Number 2 of 2004 concerning the Settlem
