Saka Wibisono & Partners adalah firma hukum boutique yang berbasis di Indonesia, dengan spesialisasi pada layanan hukum korporasi, ketenagakerjaan, dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment / FDI).
Kami memiliki rekam jejak yang kuat dalam mendampingi perusahaan Jepang dan investor asing lainnya untuk mendirikan, mengembangkan, serta mengoperasikan bisnis mereka di Indonesia secara patuh terhadap seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kami berkomitmen untuk memberikan nasihat hukum yang praktis dan mudah dipahami, dengan fokus pada penyelesaian masalah secara efektif serta memastikan kenyamanan dan ketenangan bagi klien kami.
Kami memiliki pengalaman luas dalam layanan hukum korporasi di berbagai sektor industri, baik domestik maupun internasional.
Kami memiliki pemahaman mendalam tentang budaya korporasi perusahaan penanaman modal asing, khususnya dari Jepang (etika bisnis Jepang).
Japan Desk khusus kami memungkinkan komunikasi yang lancar dalam bahasa Jepang, memfasilitasi diskusi yang mulus, serta penyampaian informasi hukum dengan jelas dan beretika profesional.
Kami berkomitmen memberikan layanan hukum dengan struktur biaya yang jelas dan dapat diprediksi, memastikan transparansi penuh tanpa biaya tersembunyi.
Kemitraan strategis kami melibatkan kolaborasi erat antara kantor kami di Indonesia dan mitra kami di Jepang serta Malaysia.
Jepang, sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, menempatkan kepatuhan hukum sebagai prioritas utama, sehingga kerja sama ini menjadi sangat berharga.
Sementara itu, Malaysia sebagai negara tetangga memiliki potensi besar untuk ekspansi bisnis ke pasar Indonesia.
Firma kami berperan sebagai jembatan antara Indonesia dan Malaysia, memfasilitasi kolaborasi serta mendukung pengembangan bisnis bagi perusahaan Malaysia di Indonesia.
Mitra bisnis kami di Jepang berperan sebagai Japan Desk, yang menghubungkan perusahaan Jepang yang ingin mengembangkan bisnisnya ke Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperketat ruang gerak bagi para penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam melunasi utang pajaknya. Melalui peraturan terbaru, PER-27/PJ
The Ministry of Investment/BKPM of the Republic of Indonesia has issued Decree No. 286 of 2025, expanding the Direct Construction Facility (KLIK) to 32 selected industrial estates.
Guna mempercepat eksekusi investasi di sektor manufaktur dan hilirisasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menetapkan Keputusan Nomor 286 Tahun 2025. Regulasi ini member
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor: B.192/E.2/PLA.62/01/2026 tertanggal 8 J
The Government of Indonesia has officially issued the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025. KBLI serves as the official standard for classifying business activ
Saatnya Bersiap Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar? Pemerintah telah resmi menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. KBLI merupakan standar resmi klasifi
