Implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (“KBLI 2025’) pada Sistem Perizinan Berusaha
Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik. Peraturan dengan Nomor 4.S/Tahun 2026, Nomor M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, dan Nomor 1/Tahun 2026 ini mengatur tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (“KBLI 2025”) dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. SEB ini ditetapkan […]
Hati-Hati! Menunggak Pajak Kini Dapat Berbuntut Pada Pembatasan Atau Pemblokiran Akses Tertentu!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperketat ruang gerak bagi para penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam melunasi utang pajaknya. Melalui peraturan terbaru, PER-27/PJ/2025, pemerintah kini memiliki wewenang untuk meminta pembatasan hingga pemblokiran berbagai layanan publik bagi mereka yang menunggak pajak. Apa saja layanan yang bisa terhambat dan bagaimana prosedurnya? Simak rangkuman lengkapnya di bawah ini. […]
The Government of the Republic of Indonesia Officially Issued the KBLI 2025
The Government of Indonesia has officially issued the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025. KBLI serves as the official standard for classifying business activities in Indonesia and has now been aligned with the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 5. The issuance of KBLI 2025 may have implications for a company’s […]
Pemerintah Resmi Menerbitkan KBLI 2025
Saatnya Bersiap Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar? Pemerintah telah resmi menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. KBLI merupakan standar resmi klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang kini telah diselaraskan dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 5. Penerbitan KBLI 2025 ini berpotensi berdampak pada data kegiatan usaha Perseroan, termasuk penyesuaian […]
Failure to Hold an AGMS May Result in Legal Entity Administration System Access Blocking
The obligation to hold an Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) is reaffirmed under Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 49 of 2025. The implementation of the Annual GMS and the submission of the Company’s Annual Report are no longer regarded as mere formalities. Failure to comply with […]
Lalai Melaksanakan RUPS Tahunan Berpotensi Diblokir Dalam SABH!
Kewajiban pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) kini dipertegas melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian Laporan Tahunan Perseroan tidak lagi dipandang sebagai formalitas semata. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif, termasuk pemblokiran akses dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). […]
The Implementation of Risk-Based Business Licensing in Indonesia
The current business licensing framework in Indonesia applies a risk-based classification mechanism. Under this system, each business activity is categorized according to its risk level, which directly affects the scope and complexity of the licensing process. Risk-Based Licensing Framework The level of business risk determines the type of license required by Business Actors: Low Risk […]
Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing in Indonesia
Indonesia has adopted a single window licensing system known as the Online Single Submission (OSS). This system is expected to accelerate investment and simplify procedures compared to the previous manual regime. However, it is important to first identify your business activities before applying for a business license. Since the license requirements depend on the risk […]