Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026: Kerangka Baru Pengawasan Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dengan Keterlibatan Kepolisian Dan TNI
Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) telah memperkenalkan kerangka baru pengawasan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (“SE-8/PJ/2026”), yang mengimplementasikan kerangka pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (“PMK 111/2025”). Kerangka baru tersebut […]
Ketentuan Pemberian Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi Perusahaan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2026
Ringkasan Eksekutif Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia, pemerintah menerbitkan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 tentang Fasilitas Sertifikasi Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian (‘’Permenindustrian No 19/2026’’). Permenindustrian No. 19/2026, menetapkan bahwasanya fasilitas Sertifikasi Halal diberikan kepada perusahaan industri dengan ketentuan sebagai berikut: Memiliki perizinan berusaha di […]
Aturan Gudang untuk Sistem Resi Gudang Diperbarui: Ini Dampaknya bagi Pelaku Usaha
Ringkasan Eksekutif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) baru saja menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persyaratan Teknis Gudang dalam Sistem Resi Gudang (“Perba 1/2026”), yang menggantikan aturan lama tahun 2021. Aturan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, yaitu 15 Juli 2026, tanpa masa transisi artinya kewajiban baru ini sudah berjalan. Perubahan ini relevan […]
Pedoman Teknis Bagi Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Sektor Perumahan
Pendahuluan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan (‘’Permen Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 18 Tahun 2025’’) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun […]
Wajib Lapor via SSR Mobile: Persyaratan Kepatuhan Baru Atas Pergerakan Barang Dari Kawasan Perdagangan Bebas
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“DJBC”) telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2026 (“PER-4/BC/2026”) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“PER-22/BC/2021”). Peraturan ini merupakan perubahan […]
Daftar Terbaru Barang yang Dilarang Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026
Pendahuluan Kementerian Perdagangan telah menetapkan regulasi mengenai larangan bagi perusahaan untuk mengeluarkan barang-barang tertentu dari daerah pabean. Wilayah pabean tersebut mencakup seluruh wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Kementerian Perdagangan telah menetapkan regulasi baru melalui […]
Lima Kewajiban Penting yang Perlu Dipersiapkan oleh Pelaku Usaha di Bulan Juni 2026
Bulan Juni selalu menjadi periode yang cukup krusial bagi banyak perusahaan di Indonesia. Selain menjadi penutup semester pertama dalam tahun berjalan, bulan ini juga menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban korporasi, perizinan, investasi, lingkungan hidup, dan pelaporan industri telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tengah berbagai perubahan regulasi yang […]
Verifikasi Substantif Pada Proses Perubahan Data Perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Pelaksanaan Verifikasi Substantif adalah sebuah penilaian dan/atau pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam atas isi sebuah dokumen yang diajukan permohonannya kepada DITJEN-AHU yang sifatnya kompleks dan melebihi pemeriksaan administratif pada umumnya. Penilaian atas pelaksanaan verifikasi substantif pada sebuah dokumen dilakukan untuk menilai konsistensi data dan kesesuaian data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Per tanggal 27 Oktober 2025, […]
Kewajiban Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan
Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH-01-36 Tahun 2026 tentang Penetapan Korporasi Nonaktif secara Administratif dan Kewajiban Pelaporan serta Verifikasi Pemilik Manfaat menjadi regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (‘’DITJEN-AHU’’) pada tanggal 11 Februari 2026. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan pemutakhiran data korporasi yang senantiasa dilakukan oleh […]
Panduan Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi untuk Proyek Konstruksi yang Masih Berjalan
Persyaratan Kegiatan Usaha Konstruksi di Indonesia Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut sebagai (‘’BUJK’’) adalah jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak pada Jasa Konstruksi.[1] Suatu Badan Usaha, dapat dikategorikan sebagai BUJK dan KPBUJKA apabila telah memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan berkualifikasi besar, yang selanjutnya disebut […]