Indonesia Introduces New Opportunity for Taxpayers to Obtain Administrative Tax Sanction Relief
Businesses with outstanding tax liabilities may now have a new opportunity to reduce or eliminate certain administrative tax sanctions. The Indonesian Government has recently introduced a tax relief framework through Minister of Finance Regulation No. 71 of 2026 (“PMK 71/2026”) and Director General of Taxes Decision No. KEP-239/PJ/2026 (“KEP-239/2026”). The policy is intended to encourage […]
Indonesia Implements New VAT Collection Mechanism for Cross Border Digital Transactions
The Indonesian Government has officially implemented a new mechanism for collecting Value Added Tax (“VAT”) on certain cross-border digital transactions through the VAT Collection System for Cross-Border Digital Transactions (Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri or “SPP-TDLN”), with implementation commencing on 25 September 2026. The mechanism is based on Minister of Finance Regulation […]
LKPP’s New E-Catalog Framework: What Businesses Need to Know About Product Curation, Purchasing, and Compliance
Introduction The National Public Procurement Agency (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “LKPP”) has issued LKPP Regulation No. 2 of 2026 on E-Catalog in Government Procurement of Goods and Services (“LKPP Regulation 2/2026”), replacing LKPP Regulation No. 9 of 2021 on Online Store and E-Catalog in Government Procurement of Goods and Services. LKPP Regulation 2/2026 came […]
Indonesia Updates Its Standard Occupational Classification: What Businesses Need to Know Under BPS Regulation No. 7 of 2026
Introduction The Indonesian Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik or “BPS”) has issued BPS Regulation No. 7 of 2026 on the Indonesian Standard Classification of Occupations (Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia or “KBJI”) (“BPS Regulation 7/2026”). The Regulation was promulgated on 14 September 2026 and replaces the previous KBJI 2014. The new KBJI reflects developments in […]
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026: Kerangka Baru Pengawasan Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dengan Keterlibatan Kepolisian Dan TNI
Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) telah memperkenalkan kerangka baru pengawasan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (“SE-8/PJ/2026”), yang mengimplementasikan kerangka pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (“PMK 111/2025”). Kerangka baru tersebut […]
Ketentuan Pemberian Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi Perusahaan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2026
Ringkasan Eksekutif Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia, pemerintah menerbitkan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 tentang Fasilitas Sertifikasi Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian (‘’Permenindustrian No 19/2026’’). Permenindustrian No. 19/2026, menetapkan bahwasanya fasilitas Sertifikasi Halal diberikan kepada perusahaan industri dengan ketentuan sebagai berikut: Memiliki perizinan berusaha di […]
Aturan Gudang untuk Sistem Resi Gudang Diperbarui: Ini Dampaknya bagi Pelaku Usaha
Ringkasan Eksekutif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) baru saja menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persyaratan Teknis Gudang dalam Sistem Resi Gudang (“Perba 1/2026”), yang menggantikan aturan lama tahun 2021. Aturan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, yaitu 15 Juli 2026, tanpa masa transisi artinya kewajiban baru ini sudah berjalan. Perubahan ini relevan […]
Pedoman Teknis Bagi Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Sektor Perumahan
Pendahuluan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan (‘’Permen Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 18 Tahun 2025’’) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun […]
Wajib Lapor via SSR Mobile: Persyaratan Kepatuhan Baru Atas Pergerakan Barang Dari Kawasan Perdagangan Bebas
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“DJBC”) telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2026 (“PER-4/BC/2026”) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“PER-22/BC/2021”). Peraturan ini merupakan perubahan […]
Daftar Terbaru Barang yang Dilarang Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026
Pendahuluan Kementerian Perdagangan telah menetapkan regulasi mengenai larangan bagi perusahaan untuk mengeluarkan barang-barang tertentu dari daerah pabean. Wilayah pabean tersebut mencakup seluruh wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Kementerian Perdagangan telah menetapkan regulasi baru melalui […]