Pedoman Teknis Bagi Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Sektor Perumahan
Pendahuluan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan (‘’Permen Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 18 Tahun 2025’’) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun […]
Wajib Lapor via SSR Mobile: Persyaratan Kepatuhan Baru Atas Pergerakan Barang Dari Kawasan Perdagangan Bebas
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“DJBC”) telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2026 (“PER-4/BC/2026”) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“PER-22/BC/2021”). Peraturan ini merupakan perubahan […]
Daftar Terbaru Barang yang Dilarang Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026
Pendahuluan Kementerian Perdagangan telah menetapkan regulasi mengenai larangan bagi perusahaan untuk mengeluarkan barang-barang tertentu dari daerah pabean. Wilayah pabean tersebut mencakup seluruh wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Kementerian Perdagangan telah menetapkan regulasi baru melalui […]
Lima Kewajiban Penting yang Perlu Dipersiapkan oleh Pelaku Usaha di Bulan Juni 2026
Bulan Juni selalu menjadi periode yang cukup krusial bagi banyak perusahaan di Indonesia. Selain menjadi penutup semester pertama dalam tahun berjalan, bulan ini juga menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban korporasi, perizinan, investasi, lingkungan hidup, dan pelaporan industri telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tengah berbagai perubahan regulasi yang […]
Verifikasi Substantif Pada Proses Perubahan Data Perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Pelaksanaan Verifikasi Substantif adalah sebuah penilaian dan/atau pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam atas isi sebuah dokumen yang diajukan permohonannya kepada DITJEN-AHU yang sifatnya kompleks dan melebihi pemeriksaan administratif pada umumnya. Penilaian atas pelaksanaan verifikasi substantif pada sebuah dokumen dilakukan untuk menilai konsistensi data dan kesesuaian data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Per tanggal 27 Oktober 2025, […]
Kewajiban Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan
Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH-01-36 Tahun 2026 tentang Penetapan Korporasi Nonaktif secara Administratif dan Kewajiban Pelaporan serta Verifikasi Pemilik Manfaat menjadi regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (‘’DITJEN-AHU’’) pada tanggal 11 Februari 2026. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan pemutakhiran data korporasi yang senantiasa dilakukan oleh […]
Panduan Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi untuk Proyek Konstruksi yang Masih Berjalan
Persyaratan Kegiatan Usaha Konstruksi di Indonesia Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut sebagai (‘’BUJK’’) adalah jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak pada Jasa Konstruksi.[1] Suatu Badan Usaha, dapat dikategorikan sebagai BUJK dan KPBUJKA apabila telah memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan berkualifikasi besar, yang selanjutnya disebut […]
Pengaturan Terbaru Mengenai Jenis Pekerjaan Alih Daya di Indonesia
Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) Pekerjaan Alih Daya atau yang sering disebut dengan Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Hubungan kerja pada pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya ini dilandaskan antara Pekerja dengan Perusahaan Alih Daya (‘’Vendor’’) yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (‘’PKWT’’) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (‘’PKWTT’’)[1]. Oleh […]
Implementation of the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (‘KBLI 2025’) in the Business Licensing System
The Government of the Republic of Indonesia has issued a Joint Circular Letter (SEB) of the Minister of Investment and Downstreaming/Head of BKPM, the Minister of Law, and the Head of the Central Bureau of Statistics. These regulations, Number 4.S/Year 2026, Number M.HH-1.HH.04.02/Year 2026, and Number 1/Year 2026, govern the Implementation of the Adjustment of […]
Beware! Tax Arrears Can Now Lead to Restrictions or Blocking of Certain Access!
The Directorate General of Taxes (DGT) is increasingly tightening the space for taxpayers who are uncooperative in settling their tax debts. Through the latest regulation, PER-27/PJ/2025, the government now has the authority to request restrictions or even blocking of various public services for those who have outstanding tax liabilities. Which services can be affected and […]