Draft Labour Protection Bill: A New Direction for Fixed-Term Employment, Outsourcing, Wages, and Termination
Introduction Baleg DPR is deliberating the Bill on Labour Protection (“Bill”), following up on Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, which called for labour matters to be reorganised into a standalone law. This newsletter is based on Baleg’s clean draft Revision 2 dated 26 August 2026. If enacted, the Bill will revoke Law 13/2003 and the […]
LKPP’s New E-Catalog Framework: What Businesses Need to Know About Product Curation, Purchasing, and Compliance
Introduction The National Public Procurement Agency (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “LKPP”) has issued LKPP Regulation No. 2 of 2026 on E-Catalog in Government Procurement of Goods and Services (“LKPP Regulation 2/2026”), replacing LKPP Regulation No. 9 of 2021 on Online Store and E-Catalog in Government Procurement of Goods and Services. LKPP Regulation 2/2026 came […]
Kerangka Baru Atas Tata Kelola BUMN: Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Yang Bertransaksi Dengan BUMN
Pendahuluan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (”PP 38/2026”), yang memperkenalkan perubahan mendasar terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”). Peraturan yang mulai berlaku pada 21 Agustus 2026 tersebut menggantikan sebagian ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 beserta perubahannya, sekaligus membentuk kerangka kelembagaan […]
Otoritas Jasa Keuangan Terbitkan Kerangka Regulasi Baru Bagi Manajer Investasi: Klasifikasi Perizinan Dan Tata Kelola Berbasis Kegiatan Usaha
Pendahuluan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi (“POJK 5/2026”), yang memperkenalkan kerangka regulasi baru mengenai perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha manajer investasi di Indonesia. Melalui POJK 5/2026, OJK meninggalkan pendekatan regulasi yang berlaku secara seragam dan menggantinya dengan sistem klasifikasi manajer […]
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026: Kerangka Baru Pengawasan Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dengan Keterlibatan Kepolisian Dan TNI
Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) telah memperkenalkan kerangka baru pengawasan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (“SE-8/PJ/2026”), yang mengimplementasikan kerangka pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (“PMK 111/2025”). Kerangka baru tersebut […]
Ketentuan Pemberian Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi Perusahaan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2026
Ringkasan Eksekutif Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia, pemerintah menerbitkan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 tentang Fasilitas Sertifikasi Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian (‘’Permenindustrian No 19/2026’’). Permenindustrian No. 19/2026, menetapkan bahwasanya fasilitas Sertifikasi Halal diberikan kepada perusahaan industri dengan ketentuan sebagai berikut: Memiliki perizinan berusaha di […]
Aturan Gudang untuk Sistem Resi Gudang Diperbarui: Ini Dampaknya bagi Pelaku Usaha
Ringkasan Eksekutif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) baru saja menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persyaratan Teknis Gudang dalam Sistem Resi Gudang (“Perba 1/2026”), yang menggantikan aturan lama tahun 2021. Aturan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, yaitu 15 Juli 2026, tanpa masa transisi artinya kewajiban baru ini sudah berjalan. Perubahan ini relevan […]
Pedoman Teknis Bagi Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Sektor Perumahan
Pendahuluan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan (‘’Permen Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 18 Tahun 2025’’) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun […]
Wajib Lapor via SSR Mobile: Persyaratan Kepatuhan Baru Atas Pergerakan Barang Dari Kawasan Perdagangan Bebas
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“DJBC”) telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2026 (“PER-4/BC/2026”) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“PER-22/BC/2021”). Peraturan ini merupakan perubahan […]
Ketentuan Terbaru Tentang Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi telah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (‘’PermenLHK 14/2024’’) dan menggantikannya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (‘’PermenLH 6/2026’’), yang […]