Ketentuan Terbaru Tentang Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi telah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (‘’PermenLHK 14/2024’’) dan menggantikannya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (‘’PermenLH 6/2026’’), yang […]
Awas! Jangan Telat Menyampaikan LKPM dan Laporan Data Industri (SIINas) di Bulan Juni 2026!

Juli 2026 menjadi periode penting bagi seluruh perusahaan di Indonesia untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (‘’LKPM’’) melalui Online Single Submission (OSS-RBA) dan Laporan Data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (“SIINas”). LKPM dilaporkan per triwulan (Non-UMK) atau semester (UMK). Untuk periode triwulan II/Semester I 2026, seluruh Pelaku Usaha wajib melapor secara bersamaan, paling lambat […]
Daftar Terbaru Barang yang Dilarang Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026

Pendahuluan Kementerian Perdagangan telah menetapkan regulasi mengenai larangan bagi perusahaan untuk mengeluarkan barang-barang tertentu dari daerah pabean. Wilayah pabean tersebut mencakup seluruh wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Kementerian Perdagangan telah menetapkan regulasi baru melalui […]
Lima Kewajiban Penting yang Perlu Dipersiapkan oleh Pelaku Usaha di Bulan Juni 2026

Bulan Juni selalu menjadi periode yang cukup krusial bagi banyak perusahaan di Indonesia. Selain menjadi penutup semester pertama dalam tahun berjalan, bulan ini juga menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban korporasi, perizinan, investasi, lingkungan hidup, dan pelaporan industri telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tengah berbagai perubahan regulasi yang […]
Verifikasi Substantif Pada Proses Perubahan Data Perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Pelaksanaan Verifikasi Substantif adalah sebuah penilaian dan/atau pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam atas isi sebuah dokumen yang diajukan permohonannya kepada DITJEN-AHU yang sifatnya kompleks dan melebihi pemeriksaan administratif pada umumnya. Penilaian atas pelaksanaan verifikasi substantif pada sebuah dokumen dilakukan untuk menilai konsistensi data dan kesesuaian data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Per tanggal 27 Oktober 2025, […]
Kewajiban Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH-01-36 Tahun 2026 tentang Penetapan Korporasi Nonaktif secara Administratif dan Kewajiban Pelaporan serta Verifikasi Pemilik Manfaat menjadi regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (‘’DITJEN-AHU’’) pada tanggal 11 Februari 2026. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan pemutakhiran data korporasi yang senantiasa dilakukan oleh […]
Pengumuman Undangan Pra-Kualifikasi dan Verifikasi Kontraktor Konstruksi

Saka Wibisono & Partners (“SWP“), berdasarkan penugasan yang diberikan oleh salah satu klien kami (“Pemberi Kerja“), saat ini sedang membantu proses identifikasi, verifikasi, dan administrasi pra-kualifikasi calon kontraktor konstruksi untuk proyek pembangunan fasilitas industri (pabrik) yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi untuk […]
Internship Program – Batch 2 Applications Now Open

Saka Wibisono & Partners is inviting highly motivated law students and fresh graduates to join our Internship Program – Batch 2. This internship offers a unique opportunity to gain practical exposure to legal practice, work on real legal matters, and develop a deeper understanding of corporate, commercial, investment, and regulatory issues under the guidance of […]
Panduan Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi untuk Proyek Konstruksi yang Masih Berjalan

Persyaratan Kegiatan Usaha Konstruksi di Indonesia Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut sebagai (‘’BUJK’’) adalah jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak pada Jasa Konstruksi.[1] Suatu Badan Usaha, dapat dikategorikan sebagai BUJK dan KPBUJKA apabila telah memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan berkualifikasi besar, yang selanjutnya disebut […]
Pengaturan Terbaru Mengenai Jenis Pekerjaan Alih Daya di Indonesia

Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) Pekerjaan Alih Daya atau yang sering disebut dengan Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Hubungan kerja pada pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya ini dilandaskan antara Pekerja dengan Perusahaan Alih Daya (‘’Vendor’’) yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (‘’PKWT’’) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (‘’PKWTT’’)[1]. Oleh […]